Mengapa Indonesia kekurangan pengusaha? – by Safrin Heruwanto

Pengusaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi saat ini, pemilik usaha menyumbang kurang dari 2 persen penduduk Indonesia. Negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi.

Menurut saya ada tiga rintangan utama dalam penciptaan wirausaha Indonesia. Pertama, ini masalah mentalitas. Bagi orang muda Indonesia seperti saya, yang tumbuh pada akhir tahun 1980an dan awal tahun 2000an, sistem pendidikan tidak memberi kita apa yang dibutuhkan untuk menjadi calon pengusaha. Sistem pendidikan kita hanya mengajari tentang memberi tahu siswa apa yang harus dihafalkan dan apa yang harus ditulis.

Dengan jenis pendidikan seperti itu, sangat sulit bagi saya untuk dapat tumbuh sebagai seseorang yang ingin menghasilkan gagasan dan konsep baru, berani mengambil risiko dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia yang senantiasa berubah.

Hal ini bertentangan dengan jenis sistem pendidikan yang dimiliki siswa di negara berkembang lainnya selama beberapa dekade. Di negara-negara tersebut, siswa didorong untuk mengemukakan gagasan berani dan berbeda. Guru dilatih untuk mengilhami diskusi yang hidup, menantang siswa mereka untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Hal ini pada akhirnya membantu menghasilkan kaum muda yang cerdas yang siap menghadapi dunia nyata.

Kondisi ini diperparah oleh kepercayaan yang telah lama ada bahwa menjadi sukses dalam kehidupan sama dengan memiliki pekerjaan yang stabil di kantor pemerintah atau di perusahaan multinasional bergengsi.

Tidak ada yang benar-benar berubah secara dramatis, seperti yang tercermin dalam kurikulum nasional 2013. Hanya mereka yang orang tuanya mampu membeli sekolah swasta yang mahal dapat menikmati hak istimewa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan dalam masyarakat yang saling terhubung saat ini, di mana mungkin bagi kaum muda untuk mencapai kesuksesan jalur cepat melalui penemuan terobosan.

Sementara itu, mayoritas anak muda kita terpaksa mencari keterampilan yang dibutuhkan di luar sistem pendidikan formal.

Masalah kedua adalah bahwa sektor keuangan kita tidak menguntungkan bagi mereka yang bermimpi memiliki bisnis sendiri. Ketika memasuki usia dewasa, saya menyadari bahwa saya tidak bankable, yang merupakan istilah bagus yang digunakan oleh pejabat bank untuk memberi label seseorang yang menunjukkan pinjaman tanpa apa-apa selain konsep bisnis dan keinginan.

Bank-bank di Indonesia telah lama mengadopsi tingkat pinjaman mikro yang sangat tinggi, sekitar 20 persen saat ini, karena tingginya tingkat net interest margin (NIM) ‘kesenjangan antara suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito’ yang merupakan tertinggi di ASEAN. Jadi, kecuali jika Anda terhubung dengan baik atau Anda mewarisi sejumlah besar uang dari keluarga Anda, sangat sulit mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis.

Kurangnya komitmen pemerintah untuk membangun iklim kewirausahaan yang ramah merupakan kendala ketiga. Sementara mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil meningkatkan output ekonomi negara ini dalam masa sepuluh tahun, namun pemerintahannya gagal membangun iklim usaha yang bersahabat dengan generasi muda dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Meskipun sektor UKM memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap ekonomi, menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja domestik dan menguasai lebih dari 50 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, pemerintahan Yudhoyono belum ada orang yang jelas dan visioner terkait masterplan kewirausahaan untuk menghasilkan lebih banyak UKM.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, misalnya, terlalu lamban dalam menyesuaikan diri dengan luasnya kemajuan teknologi saat itu. Program kementrian tidak pernah bisa diakses oleh khalayak ramai, dengan anggaran selalu dijadikan alasan. Tidak mengherankan, dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar inisiatif kewirausahaan telah dipelopori oleh sektor swasta dan sejumlah kecil individu kaya, yang memiliki kekhawatiran tentang situasi saat ini.

Akibatnya, orang muda mengalami kesulitan mendapatkan bantuan keuangan dan akses terhadap hibah startup dan pinjaman murah. Lokakarya kewiraswastaan ​​gratis juga sulit ditemukan, dimana kaum muda bisa belajar bagaimana mengelola bisnis dan mengembangkan produk atau bahkan cara mencari peluang di pasar luar negeri.

Sebagai landasan dasar pengembangan modal manusia, pendidikan, meski tidak memberikan hasil yang cepat, harus dimasukkan dalam skema besar pemerintah untuk meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia. Kementrian pendidikan sekarang dibagi menjadi dua kementerian di bawah kepemimpinan Jokowi, harus bisa berpikir di luar kotak dan melihat pendidikan sebagai mitra strategis ekonomi.

Pemerintah juga harus mulai memikirkan cara untuk mendorong adanya iklim kewirausahaan yang ramah, dengan membuat peraturan baru yang mendukung pengusaha kecil, pemula atau bootstrap, sementara menciptakan lebih banyak program yang didedikasikan untuk merangsang dan menghasilkan pemilik bisnis baru dalam skala besar, secara khusus menargetkan kaum muda.

Bahkan menjadi ide bagus jika kewiraswastaan ​​menjadi salah satu tema besar administrasi Jokowi dalam rencana ekonomi masa depan.

Semoga saja Iklim Wirausaha di Indonesia didukung oleh semua pihak, karena kewirausahaan merupakan “profesi” yang bernilai “Sunnah”.

Bogor, Oktober 2017.